Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

BAB-V

KONDISI OPTIMALISASI PERAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
YANG DIHARAPKAN

20. Umum.

Kepemimpinan nasional dapat diartikan sebagai seseorang atau
sekelompok elit bangsa yang mampu melakukan proses kepemimpinan
untuk empowerment all resources bangsa menuju tercapainya cita-cita
nasional sesuai moral dan etika Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,
dengan memperhatikan dan memahami perkembangan lingkungan
strategis guna mengantisipasi berbagai kendala dalam memanfaatkan
peluang. Dalam konteks Indonesia saat ini, kepemimpinan tersebut
dilaksanakan dengan berdasarkan pada semangat mewujudkan
demokratisasi dan otonomi daerah. Diharapkan keduanya akan mampu
memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kualitas bangsa yang
berdaya saing, antara lain dilihat dari peningkatan kualitas pembangunan
nasional dan distribusi hasil-hasilnya.

Tantangan pembangunan di era demokratisasi bagi kepemimpinan
nasional adalah menunjukkan urgensi penerapan akuntabilitas publik
dalam kepemimpinan nasional demi menjamin pencapaian pemerintahan
yang bersih dan bertanggungjawab yang mampu mewujudkan cita-cita
nasional. Penguatan dan perluasan informasi pemerintahan kepada publik
akan memungkinkan dilakukannya kontrol secara terbuka terhadap
aktivitas pemerintahan yang didukung dengan reformasi perundangan di
bidang kebijakan publik yang memungkinkan terbukanya informasi bagi
publik atas aktivitas pemerintahan. Hal ini penting dilakukan karena selama
ini informasi yang diberikan pemerintah baru terbatas pada lembaga
perwakilan sebagai bagian dari proses politik yang bisa jadi kurang relevan
mengingat oligopoli politik yang saat ini terjadi kurang menguntungkan bagi
munculnya sistem perwakilan yang representatif. Disamping itu diperlukan
juga membangkitkan kesadaran publik akan hak atas informasi

51