Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 2

didimpulkan bahwa perlunya menyamakan kesetaraan infrastruktur tersebut
     sebagai supaya agar dapat berhubungan dengan sistem-sistem yang lain.

             Sebagai contoh kasus sistem informasi Kemendagri, Kepolisian,
      BNP2TKI yang sulit tersinergikan karena sistem data base dan infrastruktur
     yang berbeda. Informasi dari Direktur E-Govemment Kemenkominfo,
     bahwa Kominfo mendapat tugas untuk membuat sistem Grain Desain
      Database TKI, namun dikarenakan adanya perbedaan sistem database,
      infrastruktur, dan ego sektoral kelembagaan sehingga sulit untuk
     mempercepat pembangunan sistem tersebut. Sehubungan dengan itu
     pembaharuan maupun peningkatan infrastruktur yang memadai guna
     mewujudkan keberhasilan implementasi SIMKARI sangat diperlukan

c. Meningkatnya Anggaran Pembangunan

             Dinamika perkembangan nasional, regional, maupun intemasional
     menunjukkan adanya eskalasi peningkatan tanggungjawab dan kinerja
     dibidang hukum dan pelayanannya. Hal ini secara empiris memperlihatkan
     bahwa tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Rl juga semakin meningkat baik
     dalam hal peningkatan jumlah perkara yang ditangani, maupun peningkatan
     profesionalisme SDM, yang mencakup kualitas dan kuantitasnya. Selain itu
     juga diperlukan peningkatan infrastruktur. Tugas pokok dan fungsi
     Kejaksaan Rl berkaitan erat dengan bidang hukum, moralitas, dan layanan.
     Sehingga peningkatan kredibilitas SDM sangat diperlukan artinya bahwa
     faktor kehormatan yang terbentuk dari sisi profesionalitas kerja dan
     kesejahteraan pegawai sangat diperlukan.

            Perlu disadari bahwa keberadaan SIMKARI adalah sebagai suatu
    perwujudan sistem informasi (on line) di Kejaksaan yang ditujukan agar
    data perkara yang lengkap dan komprehensif dapat tersedia, proses
    administrasi perkara dapat dilaksanakan dengan lebih tertib,
    mempermudah proses monitoring status perkembangan perkara serta
    pengawasan atas penanganan perkara, transparansi lebih meningkat dan
    akuntabilitas penanganan perkara lebih terjamin, perencanaan kerja dan
    proses pengambilan keputusan para pimpinan dapat dilakukan dengan

                                                 70
   1   2   3   4   5   6   7