Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

104

7) Pemerintah pusat memecah BUMN sektor infrastruktur meniadi 2
fdual ienis. yakni kategori yang khusus melaksanakan infrastruktur
publik untuk daerah tertinggal dan masyarakat miskin dan yang khusus
mengurus infrastruktur yang mempunyai dampak ekonomi tinggi dan
keuntungan tinggi.23

8) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan analisis detail
dengan mengikusertakan faktor resiko. Faktor kunci keberhasilan
skema KPS pada pembangunan infrastruktur mencakupi keijasama
dan komunikasi yang baik beserta keijasama yang solid antar para
pihak, pembagian risiko yang berimbang24, garansi pengembalian
investasi, dan key performance indicator (KPI) yang jelas dan
terukur bagi parapihak yang terlibat dalam hubungan keijasama.
Kondisi yang teijadi pada pembangunan di Indonesia menyatakan
bahwa masih terdapat pembagian risiko proyek infrastruktur yang
belum optimal terutama pada skema KPS. Solusi atau penyelesaian
permasalahan tersebut dapat diupayakan dengan melakukan analisis
risiko untuk membagi risiko bagi pemerintah dan swasta.

9) Membuat peta risiko dan keuntungan dari setian ienis infrastruktur
dan membuat model-model variasi KPS vang lebih variatif (termasuk
pembagian risiko indikator ekonomi) dalam membagi risiko dan
keuntungan dalam menarik minat investor.

23 PT Hutama Karya saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah untuk menjadi BUM N kedua (selain
Jasa Marga) sebagai pembangun dan pengelola jalan tol di Sumatera yang beijarak 2.700 km
dengannilai investasi Rp 360 triljun. Namun kendala yang dihadapi adalah belum keluamya perpres dan
permintaan penyertaan modal negara dari Komisi VI, DPR.
“4 Risiko investasi dalam pembangunan sebuah sarana infrastruktur terletak diawal pembangunan, antara
lain pembebasan tanah, biaya konstruksi, dan peralatan. Namun keuntungannya diperoleh setelah
pembangunan selesai dan memiliki risiko kondisi ekonomi yang tidak menentu.