Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI

107

pemetaan EIRR dan FIRR beserta risiko untuk memutuskan pola pendanaan
pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan faktor-faktor astagatra.
c. Sumber-sumber pembiayaan infrastruktur belum optimal. Keijasama
pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur belum berjalan optimal.
Pendanaan untuk swasta yang bekeija sama dengan pemerintah memerlukan
tidak hanya insentif atau dukungan pemerintah pada tahap pembangunan,
namun juga swasta perlu insentif kepada institusi finansial yang memberikan
bantuan pendanaan kepada pihak swasta yang akan melakukan keijasama
dengan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Strategi dan upaya dalam
Taskap ini memberikan masukan agar suatu saat Indonesia dapat mencapai
kemandirian dalampembangunan infrastruktur.

29. Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, sebagai tindak lanjut optimalisasi
pembangunan infrastruktur guna mendorong roda perekonomian yang berkelanjutan
dalam rangka pencapaian masyarakat yang adil dan makmur disarankan hal sebagai
berikut:

a. Diperlukanlah Strategi dan upaya bagi seluruh pemangku kepentingan
(Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bappenas, BUMN/BUMD
Swasta) untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur agar
percepatan perekonomian nasional dapat terwujud sehingga masyarakat
yang adil dan makmur dapat terwujud.

b. Pemerintah pusat, melalui Bappenas. perlu meningkatkan perannya
dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan memperoleh pola
pendanaan yang optimal. Langkah pengikutsertaan swasta dalam
pembangunan infrastruktur disebabkan oleh faktor penting terbatasnya
alokasi dana belanja pemerintah untuk membangun infrastruktur dan
menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia.

c. Pemerintah melakukan perencanaan dan evaluasi secara terintegrasi
terhadap pola pendanaan infrastruktur dengan mempertimbangkan