Page 18 - Perpustakaan Lemhannas RI

2

Indonesia. Sebagai Negara merdeka, Indonesia mulai berupaya untuk
mendapatkan pengakuan dunia Internasional sebagai Negara kepulauan
melalui Deklarasi Djuanda 1957 dan akhirnya tercapai dalam United
Nations Convention on the Law o f the Sea (UNCLOS) 1982 yang
memberikan kewenangan dan memperkuat wilayah laut Indonesia dengan
segala ketetapan yang mengikutinya, antara lain hak berdaulat atas
kekayaan alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta landas kontinen.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara
kepulauan (Archipelagic State) terbesar didunia dengan potensi ekonomi
maritim yang menjanjikan, memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km12 yang
terdiri dari wilayah territorial sebesar 3,2 juta km2 dan wilayah Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2, selain itu terdapat 17.504
pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km2.1 Potensi ini belum
dikelola secara optimal, padahal jika potensi ekonomi kemaritiman
Indonesia dikelola dengan baik diperkirakan mencapai 1,2 triliun dolar AS
pertahun atau setara dengan 10 kali lipat Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 .2 Berdasarkan hal tersebut,
geopolitik Indonesia sebagai sistem Negara yang menggambarkan
keseluruhan sistem politik yang melandaskan pada kondisi, kontur dan
konten geografi sebagai instrumen kebijakan politik Negara. Menurut
Spykman, suatu wilayah dipandang dari sudut geopolitik ditentukan oleh
faktor-faktor geografinya dan oleh perubahan-perubahan dinamis dari
pusat-pusat kekuasaan dunia. Menurutnya pusat-pusat kekuasaan dunia
itu memiliki akses dengan daerah pantai.3 Indonesia memiliki wilayah
yang dikelilingi oleh perairan dengan bentuk wilayah kepulauan yang
disertai kekayaan sumber daya maritim sebagai suatu potensi besar yang
seharusnya dapat dikelola dengan baik. Pemanfaatan potensi sektor
maritim ini dapat menjadi modal utama yang berimplikasi pada
pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pada kenyataannya terdapat

1 Indonesia raksasa maritim tertidur lelap dan masih bermimpi
http://indomaritiminstitute.ora/2012 disunting tgl 10 September 2013
^Kebijakan pembangunan infrastruktur mendukung Pembangunan Ekonomi maritim

indonesia selatan oleh menteri pemukiman dan prasarana wilayah Tahun 2013
http://indomaritiminstitute.ora/2Q12 disunting tgl 10 September 2013
3Modul Lemhannas Geopolitik PSA XIX Tahun 2013.