Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

2

menjadi sektor prioritas pertama dalam Dewan TIK (Teknologi Informasi dan
Komputer) Nasional.

Merujuk pada artikel yang berjudul "Permasalahan E-KTP Juga Picu
Kisruh DPT Pemilu"4, merupakan salah satu gambaran bagaimana sistem
informasi kependudukan sebagai sumber data bagi sistem informasi
pemilihan umum dikelola dengan cara yang tidak benar. Kita bisa melihat
bagaimana dua sistem informasi ini (kependudukan dan Pemilu) berjalan
secara paralel tidak terintegrasi dan menimbulkan inefektivitas dan in
efisiensi. Keadaan yang kisruh ini merupakan salah satu gambaran
bagaimana publik lebih menuntut transparansi dan akuntabilitas terhadap
penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi pemerintah belum cukup siap
memenuhi tuntutan tersebut dikarenakan beberapa permasalahan walaupun
usaha penerapan e-govemment dengan pemberlakuan E-KTP (sekarang
KTP-EI) adalah salah satu upaya memujudkan "good governance". Ada
banyak contoh untuk upaya sejenis dari pemerintah dengan berbagai
permasalahannya.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa globalisasi menuntut
kemampuan daya saing yang kuat agar bisa berkompetisi khususnya dibidang
ekonomi yang menuntut efisiensi dan efektivitas dalam setiap aktivitas
penciptaan nilai lebih. Usaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas tersebut
salah satunya adalah dengan mengimplementasikan e-govemment yang
terintegrasi dalam pemerintahan yang diharapkan akhirnya dapat
mempercepat pencapaian tujuan nasional.

Dari beberapa gambaran kondisi tersebut maka rumusan masalah
dalam TASKAP ini dapat diformulasikan sebagai berikut "Implementasi E-
Govemment Terintegrasi Guna Meningkatkan Daya Saing Ekonomi
Indonesia Dalam Rangka Mencapai Tujuan Nasional".

4 Primasiwi, Andika, "Permasalahan E-KTP Juga Picu Kisruh DPT Pemilu", diunduh dari
http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/news/2014/01/20/187828. pada tanggal 29 Mei
2014 pukul 08.13