Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 16

besar di dunia dapat terwujud. Hal tersebut. Mengingat saat ini
        penyelenggaraan kegiatan usaha sumber kekayaan alam
        sektor mineral dan batubara dinilai belum optimal dan meskipun
        dapat berkontribusi kepada pembangunan ekonomi nasional.
         Hal ini pada gilirannya menimbulkan kesan bahwa keberadaan
        SKA justru kontra-produktif dengan upaya untuk meningkatkan
         daya saing Indonesia di mata dunia internasional. Maka dari itu,
         kedepan bangsa Indonesia harus mampu mengelola mineral
         dan batubara dalam bentuk barang jadi yang memiliki nilai
         ekonomi cukup tinggi. Seiring dengan Peraturan Menteri ESDM
         Nomor 7 Tahun 2012 (Permen ESDM) yang mengatur tentang
         keharusan mengolah hasil tambang mineral dan batubara
         kepada semua pemegang izin usaha pertambangan yang
         intinya mineral dan batubara tanpa pengolahan tidak boleh
         dieskpor.

f. Ekonomi. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada
         tahun 1997 dan krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun
         2008, ternyata membawa dampak yang luas diberbagai sektor.
         Reformasi di bidang ekonomi yang telah berlangsung sampai
         saat ini, nampaknya belum mampu mengatasi krisis ekonomi
         moneter secara tuntas. Upaya perbaikan ekonomi dan
         keuangan yang telah dan sedang dilakukan pemerintah
         meskipun sudah ada kemajuan, namun belum sepenuhnya
         dapat keluar dari krisis. Masih besarnya pengangguran dan
         angka kemiskinan terutama di kalangan masyarakat di sekitar
         wilayah penambangan mineral dan batubara merupakan potret
         kondisi ekonomi masih memprihatinkan, karena belum mampu
          mengangkat menuju ke tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
          Disamping itu dampak dari perdagangan bebas, maka serbuan
          produk luar negeri khususnya Cina dan Eropa telah membanjiri
          pasar domestik dengan harga yang relatif murah. Kondisi ini
          merupakan tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan

                                                 46
   11   12   13   14   15   16   17