Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 14

54

 telekomunikasi, internet, dan teknologi lainnya juga merupakan hal penting
 yang harus ditingkatkan untuk membuka wawasan dan akses masyarakat
 terhadap informasi sehingga mampu menumbuhkan pola pikir dan budaya
 yang lebih maju.

          Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa percepatan pembangunan
di Papua Barat akan memberikan dampak yang sangat besar bagi
masyarakat dan kemajuan Papua Barat. Hal tersebut karena
termanfaatkannya potensi ALKI III sebagai jalur pelayaran Asia Pasifik
yang dapat menghubungkan perdagangan domestik maupun internasional
dengan adanya pelabuhan bertaraf internasional. Terbukanya akses dan
jalur perdagangan tersebut, akan menjadi pemicu berkembangnya sentra-
sentra ekonomi dan produksi, maupun tumbuhnya pusat-pusat perkantoran
dan fasilitas penunjang lainnya. Jika seluruh fasilitas ekonomi dan sosial
telah tersedia, maka akan terjadi peningkatan jumlah penduduk dengan
mobilitasnya yang semakin tinggi dan akan mengakibatkan tingginya
permintaan untuk memenuhi kebutuhannya (logistik dan kebutuhan
lainnya). Hal ini memberikan peluang pada terserapnya hasil produksi
masyarakat yang ada di Papua Barat dengan segala sumber kekayaan
alam yang dimiliki. Dengan demikian, perputaran aktifitas ekonomi dan
sosial di Papua Barat yang melibatkan banyak pelaku dan sektor, akan
memacu pertumbuhan ekonomi yang akhirnya berdampak pada
kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya pembangunan yang adil dan
merata untuk menjamin persatuan dan keutuhan NKRI.

22. Kontribusi Peningkatan Potensi Papua Barat Sebagai Pusat
Pembangunan Ekonomi Wilayah IBT terhadap Percepatan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat serta Kontribusi Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat terhadap Keutuhan NKRI

         a. Kontribusi peningkatan potensi Papua Barat sebagai pusat
         pembangunan ekonomi wilayah IBT terhadap peningkatan
         kesejahteraan masyarakat.

                  Pesatnya pembangunan ekonomi wilayah, kemajuan tingkat
        sosial ekonomi masyarakat, dan tertatanya sistem pemerintahan
   9   10   11   12   13   14   15   16   17