Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

66

peran serta masyarakat. Selain itu, kepastian hukum juga dibutuhkan bagi
penegakan hukum dalam penyelenggaraan SLIN, terutama dalam
menyediakan landasan bagi penyelesaian kasus/masalah hukum. Semua
kegiatan penyelenggaraan SLIN yang dapat memberikan nilai tambah yang
sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders)
maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan penyelenggaraan SLIN yang harus memenuhi persyaratan
teknis dan operasional serta standard yang berlaku baik dalam konteks
nasional maupun global. Hal ini dikarenakan komoditas ikan term asuk
komoditas pangan yang diperdagangkan baik lintas wilayah dalam lingkup
nasional, regional, maupun antar negara sehingga keamanan dalam proses
pengiriman/penyampaian produk menjadi hal penting yang perlu
diperhatikan. Asas kesehatan berkenaan dengan standar atau
kualitas/mutu produk yang harus dipenuhi sesuai dengan persyaratan
kesehatan manusia.

Dalam penyelenggaraan SLIN berkenaan dengan keharmonisan
lingkungan sekitarnya; keselarasan; keterpaduan sektor lain; dan
keseimbangan penyelenggaraan SLIN antar wilayah dan pengurangan
kesenjangan sosial dalam hal ini gap tingkat konsumsi ikan m asyarakat
Indonesia.

25. Kebijakan
Sebagai negara kepulauan terbesar kedua di dunia dengan potensi

sumberdaya kelautan dan perikanan sangat besar, dimensi pengelolaannya
membutuhkan kebijakan yang komprehensif, holistik dan integral yang di
implementasikan dalam program pembangunan nasional. Profil
pembangunan kelautan dan perikanan seperti diuraikan sebelum -
sebelumnya, dengan pencapaian kinerja pembangunan saat ini,
permasalahan-permasalahan yang harus ditangani, peluang dan kendala,
serta kondisi yang diharapkan, maka kebijakan yang diambil harus
komprehensif, holistik, terintegrasi, Oleh karena itu berdasarkan pemikiran
tersebut, maka dirumuskan kebijakan sebagai berikut: