Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7
Barat, dengan menggunakan Otonomi Khusus. Pemerintah pusat
lewat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menggulirkan
program-program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
tertinggal termasuk di wilayah Papua. Tetapi sampai saat ini upaya-
upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal dalam
mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Kebijakan
Pemerintah terhadap pembangunan wilayah Papua dan Papua
Barat yang masih belum menunjukkan keadilan dan pemerataan
memiliki pengaruh terhadap kondisi keamanan sehingga
menghambat percepatan pembangunan di wilayah Papua, dan
Papua Barat.
Pemekaran wilayah-wilayah Kabupaten di Papua dan Papua
Barat yang dimaksudkan sebagai distribusi kekuasaan dan politik,
belum disertai penyiapan sumber daya manusia yang memadai dan
banyak menimbulkan masalah. Pemekaran wilayah yang terburu-
buru dan kurang mempertimbangkan aspek kesiapan dan potensi
wilayah hanya akan menjadi ajang konflik perebutan jabatan dan
kekuasaan politik yang berujung terganggunya keseimbangan
kehidupan masyarakat setempat yang terseret dalam arus konflik
politik kekuasaan.
f. Gatra Ekonomi
Ekonomi yang merupakan salah satu aspek kehidupan
nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi
masyarakat meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan
jasa serta usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,
baik secara individu maupun kelompok serta cara-cara yang
dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi
kebutuhan. Wujud ketahanan ekonomi tercermin dalam kondisi
kehidupan perekonomian bangsa yang berdasarkan Pancasila yang
mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat
75
