Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengantisipasi
setiap permasalahan baik yang berasal dari dalam dan luar negeri.
Perkembangan lingkungan global dan regional ini dapat
menimbulkan kerawanan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan
Indonesia akibat tekanan-tekanan dan dominasi negara maju.
2) Multikulturalisme daerah masih ada dan sering muncul dilingkungan
masyarakat dibawah negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).
Gejala ini memicu terjadinya berbagai konflik sehingga menimbulkan
instabilitas politik. Kondisi ini dapat menghambat keterlibatan dan
kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mewaspadai
penyimpangan yang akan terjadi dalam pelaksanaan pilkada.
3) Kesenjangan sosial yang terjadi berpotensi menimbulkan
kecemburuan sosial akibat ketimpangan tingkat kesejahteraan
ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh para elite politik untuk
menyusup kedalamnya agar dapat mencari simpati dari masyarakat
yang kesejahteraan ekonominya kurang baik. (money politics)
4) Ancaman gerakan separatis menurunkan kewibawaan pemerintah.
Sebagai anggota masyarakat bahwa negara belum mampu
menjamin keselamatan dan keamanan bagi warga negara.
5) Munculnya konflik horizontal dibeberapa daerah yang belum
terselesaikan. Hal ini tentunya akan mengganggu proses stabilitas
politik yang baik.
6) Praktek politik terbuka yang didapat dari budaya politik luar, selama
ini dipraktekkan dengan cara membangun persepsi dan memperkuat
pragmatisme karena sistem yang terbangun mengarah pada politik
transaksional. Sehingga persepsi publik berkaitan dengan dinamika
politik yang ada mengarah pada penguatan budaya politik yang tidak
berbasis pada kesadaran politik yang komprehensif.
7) Permasalahan politik transaksional dalam bentuk mutual benefit
memastikan bahwa proses politik yang tengah berlangsung
menjadikan keberadaan Pilkada perlu mendapatkan pengawalan
pengamanan, pengaruh kepentingan luar negeri dalam

57