Page 8 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 8
Purwoko, F. D. (2003) Siapa Pengontrol Ruang Udara Nasional ?, Kompas 15
November 2003, Jakarta.
Pusat Bahasa Depdiknas. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi ke-3) Jakarta: ,
Balai Pustaka.
Ramdani, H. G. (2000) Peranan Hukum Kedirgantaraan Dalam Penggunaan
Kekuatan dan Media Dirgantara Bagi Kepentingan Pertahanan dan
Kesejahteraan, Kertas Karya Perorangan (TASKAP) Kursus Singkat
Angkatan VIII Lemhanas, Jakarta.
Rl. 1945. Undang-undang Dasar 1945. Jakarta : Permata Bangsa.
Rl. 2002. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Pertahanan Negara.
Rl. 2004. Undang-Undang Rl Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI
Rl. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025.
Rl. 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang.
Rl. 2008. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang
Wilayah Negara.
Rl. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan.
Rl. 2010. Naskah RPJM 2010-2014. Jakarta : Sinar Grafika.
Supancana, I.B.R (2003) Aspek-aspek Hukum Kedirgantaraan yang Perlu
Diperhatikan Dalam Rangka Revisi Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali 1996-
2010, Center For Regulatory Research, Denpasar.
Supriyadi (2004) Pelayanan Lalu Lintas Udara, Kompas 2 April 2004, Jakarta.
Zuraida, Evi. 2012. Tinjauan Yuridis Upaya Pengambilalihan Pelayanan Navigasi
Penerbangan Pada Flight Information Region(FIR) Singapura di Atas
Wilayah Udara Indonesia Berdasarkan Perjanjian Antara Indonesia
Singapura Tahun 1995, Jakarta: Universitas Indonesia
