Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4
100
kondusif dan terpelihara serta dapat mendorong transformasi
percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
d. Aparat Penegakan hukum melaksanakan tugasnya secara
tegas dan konsisten terhadap pemimpin nasional/elit politik yang
melakukan perbuatan melawan hukum termasuk melakukan korupsi
serta tindakan yang menimbulkan instabilitas politik.
e. Perlunya pemerintah melakukan gerakan dan menjadikan
prioritas program pembangunan nasional terkait penyelenggaraan
pendidikan belanegara bagi elit politik, anggota legislatif, Kepala
Daerah, Aparat Pemerintahan, masyarakat dan kader pimpinan dalam
menyamakan visi dan misi pembangunan nasional dalam 25 tahun
kedepan.
f. Pemerintah Membentuk dan mengintensifkan forum dialog
nasional yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh
pemuda dan lintas generasi serta komponen strategis bangsa dalam
rangka mengantisipasi kebuntuan politik nasional.
