Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

42

Kerjasama antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat sejalan
dan harmonis, sebab bila tidak harmonis akan menimbulkan
permasalahan yang muaranya kebijakan pemerintah tidak dapat
dijalankan. Permasalahan lain dibidang politik adalah tuntutan
Pemekaran wilayah yang lebih menguntungkan bagi kepentingan
kelompok kecil masyarakat dengan menggunakan tekanan politik,
juga praktek penyelenggaraan pemerintah daerah yang kadang
masih merugikan kepentingan nasional seperti Isu ’’Putra Daerah”.
Masalah reformasi birokrasi juga merupakan tantarigan yang harus
dihadapi setelah selama ini, upaya tersebut dikritisi tak lebih dari
sekedar perbaikan “remunerasi” namun belum mengarah pada
peningkatan integritas serta kcmpetensi yang diharapkan.
Permasalahan politik tersebut diatas bila tidak dilaksanakan dengan
baik maka akan menjadikan ancaman bagi persatuan dan kesatuan
bangsa, adanya pemerintahan yang baru dapat merupakan harapan
sekaligus kecemasan bagi masyarakat.

f. G atra Ekonom i. Kebijakan Ekonomi untuk lima tahun
mendatang difokuskan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta
mengendalikan stabilitas makro seperti selama ini. rantangannya
adalah nilai tukar rupiah yang labil dan rawan spekulasi, tingkat
subsidi untuk penyediaan energi yang dapat menggerus devisa,
industri yang belum berkembang, dan pertumbuhan nilai ekspor
cenderung stagnan. Diluar hal tersebut perekonomian dituntut untuk
mampu meningkatkan percepatan pada saat barang import makin
membanjiri pasar dalam negeri seiring diperlakukannya sistem
perdagangan bebas, serta tenaga asing yang semakin banyak
mengisi pasar tenaga kerja Indonesia. Masa depan petani dan industri
rumah tangga menjadi pertaruhannya. Posisi saat ini menempatkan
Indonesia sebagai negara yang berpenghasilan menengah yang di
pandang rawan pada jebakan “middle income trap” Maka penekanan
untuk mengaitkan pengembangan ekonomi mendatang dengan
pengembangan industri dan pengelolaan lingkungan secara baik