Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

3

tetap dalam lingkup kesejahteraan seluruh bangsa serta membina dan
memelihara integrasi nasional.

Padahal dalam kehidupan realita sosial, aparatur pemerintah
merupakan barometer, panutan masyarakat, penerapan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat tercermin dari setiap kebijakan dan
perilaku yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat luas. Aparatur
pemerintah merupakan tulang-punggung dalam penyelenggaraan
pemerintahan d.an menjadi aktor untuk melakukan reformasi birokrasi dalam
rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa demi
pembangunan yang mantap.

Uraian di atas cukup memberikan gambaran bahwa Pancasila telah
mengalami marjinalisasi, bukan hanya oleh masyarakat umum, akan tetapi
juga oleh aparatur pemerintah. Nilai-nilai Pancasila harus direvitalisasi
sebagai jati diri, karakter sekaligus pemersatu bangsa. Kesadaran kolektif
nilai-nilai Pancasila menjadi dasar modal sosial (social capital) dan character
and nation building guna memperkokoh integrasi bangsa.

Revitalisasi Pancasila mendesak karena beberapa alasan internal dan
eksternal. Secara internal, sejak masa berlangsungnya "Masa Reformasi",
beberapa faktor pemersatu bangsa jelas mengalami kemerosotan. Seperti
dipahami bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut dapat
menjadi pemersatu bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku,
agama, dan adat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, terjadi sentimen
provinsialisme dan etnisitas yang cenderung menafikan kebhinekaan, dan
mengabaikan kepentingan dan integrasi nasional. Demikian juga pengaruh
arus globalisasi, identitas sebagai bangsa Indonesia yang didasari oleh nilai-
nilai Pancasila akan luntur manakala identitas lainnya menjadi lebih dominan
daripada identitas nasional itu sendiri, seperti identitas yang didasarkan pada
etnisitas atau identitas religius fundamentalis, yang oleh Manuel Castells
disebut sebagai uresistence id e n tit/ (Manuel Castells, 2001).