Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4
4
Dalam rangka memecahkan permasalahan tersebut diatas, dibutuhkan
aktualisasi nila-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan guna
meningkatkan kualitas aparatur pemerintah dalam rangka pembangunan
nasional. Tanpa adanya nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan
pemerintahan maka peningkatan kualitas aparatur sebagai perwujudan
reformasi birokrasi tidak akan berjalan dengan baik dan peran serta
masyarakat yang diharapkan berpartisipasi dalam pembangunan juga tidak
akan tercapai (Suprijadi.A, 2005).
Hal tersebut diatas sesuai dengan pembukaan UUD 1945
".. .mencerdaskan kehidupan bangsa....dan Tap MPR No. VI/MPR/2001
yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan “ETIKA SOSIAL” yaitu
seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara mencakup aspek sosial budaya, politik dan
pemerintahan, ekonomi dan bisnis, penegakkan hukum yang berkeadilan,
keilmuan serta lingkungan.
Demikian juga, sejalan dengan RPJMN ke-2 (2010-2014) yang berisi
tujuan program pembangunan nasional adalah untuk lebih memantapkan
penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekankan pada
upaya peningkatan kualitas SDM. Pancasila sebagai paradigma
pembangunan, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatiif menjadi
dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur serta solusi segenap aspek
pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia.
Pemasyarakatan dan aktualisasi nilai nilai Pancasila membutuhkan
pendekatan yang tidak elitis dan tidak indoktrinatif seperti di masa lalu, tetapi
lebih pada metode partisipatif, edukatif, dan implementatif seiring proses
internalisasi atas nilai-nilai Pancasila itu sendiri khususnya dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Semua itu tentunya memerlukan komitmen
sungguh-sungguh segenap elite pemimpin bangsa yang merupakan "roda
penggerak" penyelenggara pemerintahan dan seluruh komponen bangsa
serta khususnya tidak ketinggalan adalah generasi penerus bangsa.
Harus diyakini bahwa nilai-nilai Pancasila tidak ada yang salah, atau
