Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin
pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan
kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau
kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang
mendasari cara berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka
menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa
berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh
dan menyeluruh.

Terkait dengan Wawasan Nusantara berbasis good governance
dimaksudkan bahwa Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman,
motivasi, dorongan serta rambu - rambu dalam membentuk segala
kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan
negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wawasan
nusantara juga bertujuan menanamkan sikap nasionalisme yang tinggi di
hati setiap rakyat Indonesia sehingga mampu mewujudkan cita - cita dan
tujuan nasional melalui pemberdayaan berbagai aspek kehidupan
nasional.

Good governance sebagai salah satu agenda reformasi
pemerintahan dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik.
Perubahan konsep government (pemerintah) menjadi governance
(kepemerintahan) merupakan dasar bagi gaya manajemen pemerintahan
yang tepat yang mampu menumbuhkan sense of belongingness dan
sense of responsiveness sebagai dasar nation and character building.

Terdapat tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu
bangsa dalam melaksanakan good governance yakni pemerintah,
masyarakat sipil dan pasar/dunia usaha. Penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai apabila
dalam penerapan otorititas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur
tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi
dan kemitraan seperti ini biasanya baru dapat berkembang subur apabila

2