Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

41

politik, kebudayaan, serta bangkrutnya perusahaan dan petani lokal yang tidak mau
bersaing di pasar internasional.

Amerika Serikat sebagai negara adi daya yang menerapkan Pre-emptive
strike policy selalu berupaya memanfaatkan legitimasi PBB dengan dalih
melindungi kepentingan internasional melalui pengerahan pasukan multi nasional
terutama yang berasal dari Uni Eropa dan Australia untuk memerangi terorisme
internasional. Bangsa Indonesia yang harus konsekuen dengan sila kedua
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tentunya ikut memerangi terorisme karena
tidak sesuai dengan falsafah hidupnya yaitu Pancasila yang harus
diimplementasikan melalui peran aparatur negara.

Format hubungan internasional ke depan masih diwarnai isu global seperti
demokratisasi, HAM, lingkungan hidup, terorisme, peran lembaga keuangan
global, dan isu good governance yang selalu digunakan oleh negara-negara
maju sebagai prasyarat dalam melakukan kerja sama dengan negara-negara
berkembang. Hal ini menuntut peran aparatur negara yang mampu membawa
bangsanya menghormati dan melaksanakan isu global di atas guna
meningkatkan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional.

Peran NGO sebagai non state actor semakin menonjol, khususnya karena
keikutsertaan secara intensif memasyarakatkan isu-isu global yang banyak
merugikan pemerintahan di negara-negara berkembang, seperti halnya
Indonesia. Dengan alasan-alasan tertentu NGO-NGO internasional dapat
berhubungan dan bersentuhan langsung dengan kondisi masyarakat di daerah,
terutama karena dibantu oleh LSM-LSM domestik. NGO-NGO tersebut sering
dimanfaatkan oleh negara-negara maju untuk mencapai kepentingannya. Kondisi
ini, disebabkan lunturnya rasa kebangsaan yang menjadi tanggung jawab
seluruh aparatur negara untuk dapat mengajak dan memberi contoh suri teladan
dalam sikap perilaku untuk mengabdi pada bangsa dan negara.

Aksi terorisme dalam skala internasional maupun lokal diperkirakan akan
terus berlangsung karena perang global melawan terorisme yang dipimpin AS
belum dapat melumpuhkan jaringan terorisme internasional. Sementara itu,
jurang ketidakadilan global dirasakan masih sangat besar. Oleh karena itu