Page 10 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 10
38
2) Keterbatasan kemampuan SDM yang duduk dalam
birokrasi, sisi lain adanya otonomi daerah menyebabkan tuntutan
tugas semakin besar. Lemahnya SDM memberikan dampak
terhadap kualitas proses pembangunan di daerah, dan hal ini dapat
melemahkan semangat nasionalisme.
3) Penerapan otonomi daerah di beberapa daerah dilakukan
dengan isolasisme dan eksklusifisme dari pemerintah daerah,
sehingga kerja sama antar pemerintah daerah tidak terjadi karena
daerah melihat batas-batas daerah secara vertikal (hanya
mementingkan kepentingan daerahnya / ego sektoral).
Kondisi yang demikian kemudian melahirkannya raja-raja kecil di
dearah-daerah otonom dan korupsi yang merajalela di daerah otonom.
Hal ini dikarenakan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di
daerah tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Perangkat
pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah pusat
tidak mampu menembus kuatnya arogansi kedaerahan. Setiap
pengawasan yang dilakukan oleh organ pemerintah pusat sering dimaknai
intervensi terhadap kewenangan otonom. Sementara itu keberadaan c iv il
so c ie ty seperti NGO belum mampu untuk melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung
jawab.
