Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 2
40
keamanan nasional, termasuk dalam hal ini anggaran yang
memadai untuk pengembangan dan pembangunan kekuatan TNI di
wilayah kompartemen strategis.
Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila dalam membuat
kebijakan publik yang berkaitan dengan anggaran pertahanan
negara, kementerian Pertahanan melibatkan seluruh stake holders
sehingga kebijakan kenaikan anggaran yang dibuat akan
m endapalkan masukan sebanyak mungkin dari berbagai pihak.
Harus menjadi kesadaran semua pihak, bahwa masalah pertahanan
negara merupakan masalah seluruh bangsa dan negara Indonesia,
dan bukan hanya masalah yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Pertahanan dan TNI semata. Dengan demikian
rencana anggaran pembangunan sektor pertahanan yang dirumus
kan di Kementerian Pertahanan sebelum diajukan ke DPR
seyogyanya dimintakan pendapat kepada masyarakat dengan
membuka ruang publik yang seluas-luasnya sehingga tercipta
proses pembuatan usulan anggaran sektor pertahanan yang
transparan dan demokratis.
