Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh
masyarakat.

4. Birokrasi.2 Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau
+ cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan
bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada
tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun
militer, yang bercirikan :

a. Setiap posisi serta tanggung jawab kerjanya dideskripsikan dengan
jelas dalam organigram.

b. Memiliki aturan dan prosedur ketat sehingga cenderung kurang
fleksibel.

c. Biasanya terdapat banyak formulir yang harus dilengkapi dan
pendelegasian wewenang harus dilakukan sesuai dengan hirarki
kekuasaan.

5. Kompetensi. Adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh
pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan atau keterampilan dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. (PP No. 101
Tahun 2000 tentang diklat jabatan PNS, pasal 3).

6. Kebijakan Publik.3Adalah total kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan
langsung atau melalui pihak lain, yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat,
dimana pemerintah harus mengambil keputusan atas dasar kewenangannya.

7. Informasi Publik.4Adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang- undang ini
serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2 http ://id.w ikipedia.org/w iki/B irokrasi.
* Dadang Solihin, Pemahaman terhadap Tata Kepemerintahan yang baik (good Governance), presentasi
pada seminar membangun tata kepemrintahan yang baik Dinas Tata kota Pemda DKI, Jakarta, 15 November
2007.
4 Ibid