Page 7 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 7
9
Dalam sistem anarki internasional, penghalang paling andal pada kekuatan
satu negara adalah kekuatan negara-negara lain. Menurut Ensiklopedi
Elektronik Columbia,13*keseimbangan kekuasaan adalah sistem hubungan
internasional di mana negara-negara berusaha untuk menjaga
keseimbangan kekuasaan di antara perkiraan banyak saingan, sehingga
mencegah dominan satu negara. Penting untuk sistem ini adalah kemauan
di pihak pemerintah nasional individual untuk mengubah situasi aliansi
sebagai tuntutan dalam rangka untuk menjaga keseimbangan. Konsep ini
lebih lanjut dijelaskan dan dijabarkan oleh Graham Evans dan Jeffrey
Newnham dalam “The Penguin Dictionary o f International Relations”.u
Keseimbangan kekuasaan dalam kertas karya ini mengacu pada konsep
umum bahwa kuasa satu atau lebih negara digunakan untuk mengimbangi
kuasa negara atau kelompok negara lain. Keseimbangan kekuasaan juga
dapat dirujukkan pada rasio kemampuan kekuasaan antara negara atau
aliansi. Tujuan utama dari keseimbangan kekuasaan adalah untuk
mencegah satu negara dari menjadi terlalu kuat dan seterusnya mampu
menakluk seluruh wilayah. Dalam konteks kertas karya ini, modernisasi
Cina meningkatkan kekuatan militer Cina. Adalah dikhawatiri,
ketidakstabilan di Asia akan memburuk jika keseimbangan kekuasaan ini
akan bergeser dengan cepat. Kondisi ini akan mengancam AS sebagai
penyeimbang kekuasaan di baskom Asia-Pasifik.
A liansi (alliance) merupakan variabel utama dalam sistem
keseimbangan kekuasaan. Negara diasumsikan untuk “mengimbangi”
negara revisionis atau koalisi untuk menjaga stabilitas.15 Kenneth Waltz
telah menyarankan bahwa di dalam dinamika keseimbangan kekuasaan,
negara-negara akan menubuhkan kelompok di belakang putative victor
dari mengimbangi kuasanya.16 Dari sudut pandang ini, aliansi juga
bermaksud kerjasama dalam rangka untuk meningkatkan kekuatan militer
13 The Columbia Electronic Encyclopedia, Sixth Edition, Columbia University
Press.
G. Evans and J. Newnham, The Penguin dictionary o f international relations,
Penguin Books Ltd, London, 1998, p.41-44.
15 ibid, p.15.
16 K.N. W altz, Theory o f international politics, Addison-Wesley, MA, 1979.
