Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

Di tahun 1970, Fiji mendapatkan kemerdekaannya dan bergabung
menjadi anggota negara persemakmuran yang menganut sistem pemerintahan
republik demokratik parlemen representatif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh
seorang Perdana Menteri, Presiden sebagai kepala negara dengan sistem
multi partai.

Setelah mendapatkan kemerdekaannya, pemerintahan kemudian di
dominasi oleh Ratu Kamisese Mara dari Alliance Party yang mendapat
dukungan dari pemimpin tradisional Fiji. National Federation Party (NFP) yang
merupakan partai saingan Alliance Party dalam parlemen, adalah perwakilan
dari masyarakat Indo Fiji. Dalam Pemilu pertama pada bulan Maret 1977, NFP
memenangkan suara mayoritas, akan tetapi pemerintahan tersebut mengalami
kegagalan karena masalah internal, yaitu masyarakat asli Fiji tidak menerima
kepemimpinan dari etnis Indo Fiji, selain itu krisis konstitusi mulai berkembang.
NFP kemudian memisahkan diri dari pertikaian tersebut tiga hari setelah Pemilu
dilakukan. Dalam gerakan yang kontroversial, Gubernur Jendral Ratu Sir
George Cakobau dipanggil oleh Kamisese Mara untuk membentuk
pemerintahan sementara agar lebih fokus mengatasi masalah etnis dan
menunda Pemilu kedua.

21. Hubungan Kerjasama Indonesia - Fiji yang Diharapkan

Indonesia memiliki kepentingan-kepentingan dan titik berat dalam
pelaksanaan kerjasama dengan Fiji. Kepentingan ini merupakan implementasi
dari kepentingan nasional Indonesia yang diproyeksikan di kawasan regional.
Dalam memperjuangkan kepentingan tesebut, Indonesia menggunakan cara-
cara yang akomodatif yaitu memperhatikan kepentingan yang lebih besar di
tingkat regional, diiringi dengan diplomasi regional yang menunjukkan kualitas
kepemimpinan Indonesia dan kontribusi konkrit Indonesia kepada kawasan
Asia Pasifik.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat beberapa bidang
kerjasama dengan Republic of Fiji atau Fiji dimana Indonesia dapat
memainkan perannya secara optimal namun tetap memperhatikan
kepentingan bersama, yaitu:

43