Semua Berita
Bertempat di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berikan Kuliah Umum di hadapan peserta PPRA LIV dan LV Lemhannas RI pada Selasa (30/8).
Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, Laksda TNI Ir. Yuhastihar membuka kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi kalangan Kalangan Birokrat, Akademisi dan Tokoh Masyarakat Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa (23/8), di Ballroom Ho...
papua nilai-nilai kebangsaan Demokratis Persatuan dan Kesatuan
Kepala Biro Perencanaan dan Kuangan Marsma TNI Yoyok Yekti Setyono memberikan Pemaparan mengenai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lemhannas RI tahun 2016 di Auditorium Gadjah Mada, Gd Pancagatra Lt. III, Lemhannas RI pada Senin (22/8).
Pada Jumat (19/8), Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melakukan Courtesy Call (CC) dengan Perwakilan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Ruang Tamu Gubernur, Gd. Trigatra Lt. I, Lemhannas RI. Kerajaan Belanda diwakili oleh Nicolas Jacob S...
Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka acara Pelaporan hasil Studi Strategis luar Negeri (SSLN) yang dilakukan oleh para peserta PPRA LIV di Ruang Pancasila, Gd. Trigatra Lt. III, Lemhannas RI pada Rabu (18/8).
Aktualisasi makna kemerdekaan perlu kita lakukan, mengingat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi bangsa senantiasa berubah sesuai dengan kondisi lingkungan strategis yang dihadapi”,kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjoj...
kemerdekaan jatidiri nasionalisme percepatan pembangunan peradaban bangsa
Perwakilan DSCSC Maj. Gen. (Mayjen) GVDUA Perera mengatakan tujuan dari kunjungan dan diskusi ini adalah untuk membicarakan tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI secara mendalam. Selain itu, delegasi DSCSC juga ingin belajar mengenai Pancasila karena Pancasi...
Gubernur mengatakan dalam sambutannya bahwa peran pemuda sangatlah penting dalam kemajuan Bangsa Indonesia. “ Pemuda merupakan barisan terdepan perjuangan dalam mencapai tujuan nasional.
Wakapolda Papua menjelaskan kondisi ipoleksosbudkam saat ini di Provinsi Papua. Menurutnya, pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua sesuai UU no.21 Tahun 2001 belum optimal.
