Page 13 - Perpustakaan Lemhannas RI

masyarakat dalam rangka ketahanan nasional, terindikasi dari beberapa
hal berikut:

a. Meningkatnya Pemahaman Terhadap Nilai Sesanti
Bhinneka Tunggal Ika dikalangan penyelenggara pemerintahan
daerah dan masyarakat Kesadaran penyelenggara pemerintahan
daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah
terhadap prinsip pluralistik dan multikulturalistik merupakan indikasi
dari terimplementasikannya dengan baik nilai sesanti Bhinneka
Tunggal Ika dalam pelaksanaan otonomi daerah yang mendorong
terwujudnya masyarakat yang damai, aman, tertib, teratur yang
bermuara pada kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan
masyarakat daerah. Kondisi demikian mengindikasikan pemahaman
terhadap nilai sesanti Bhinneka Tunggal Ika berlangsung cukup baik.
b. Berkurangnya Sikap Primordial Sempit di kalangan elit
politik di daerah. Keterbukaan elit politik daerah dalam menerima
keberagaman dalam kehidupan masyarakat di daerah, akan
membuka peluang bagi daerah tersebut untuk semakin maju.
Kesadaran elit politik untuk tidak menonjolkan ego kedaerahannya
dapat dilihat pada pelaksanaan piikada Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, dimana elit politiknya menerima pencalonan pemimpin
daerah tidak saja harus putra daerah tetapi juga menerima warga
masyarakat dari seluruh Indonesia (seperti: Cagub Joko Widodo
merupakan warga atau penduduk Kota Solo dan Cawagubnya
Basuki Tjahaja Purnama berasal dari daerah Bengkulu). Kondisi ini
menepis isu ego kedaerah yang selama ini sering muncul yang
dapat diminimalisir dengan keterbukaan sikap elit politik daerah
seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran politik.
c. Meningkatnya Pelibatan Masyarakat Dalam Berbagai
Pengambilan Keputusan Terkait Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pelibatan masyarakat melalui
partisipasi aktif merupakan proses di mana seluruh pihak dapat
membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan

69