Page 14 - Perpustakaan Lemhannas RI

sebagai bentuk dari implementasi konsep pembangunan yang
partisipatif {participatory development). Dengan demikian dalam
partisipasi, siapapun dapat memainkan peranan secara aktif,
memiliki kontrol terhadap kehidupannya sendiri, mengambil peran
dalam masyarakat, serta menjadi lebih terlibat dalam pembangunan.
Bila dikaitkan dengan kesadaran politik masyarakat, partisipasi
politik diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil (private citizen)
yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan
pemerintah36. Semakin meningkatnya pelibatan masyarakat dalam
berbagai proses pengambilan keputusan merupakan bentuk dari
terimplementasikannya nilai-nilai keadilan dan nilai kerjasama dan
salah satu indikasi diimplementasikannya nilai sesanti Bhinneka
Tunggal Ika dalam pelaksanaan otonomi daerah,
d. Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah Yang Mampu Mengimplementasikan Nilai
Sesanti Bhineka Tunggal Ika Dalam Pelaksanaan Tugasnya.
Kualitas SDM aparatur penyelenggara pemerintahan daerah
memegang peran penting terhadap keberhasilan pelaksanaan
otonomi daerah. Meningkatnya kualitas aparatur penyelenggara
pemerintahan daerah akan berdampak pada pelayanan maksimal
yang diberikan kepada masyarakat dengan tanpa membedakan asal
muasal maupun status sosial dari masyarakat yang dilayani, hal ini
mencerminkan kemampuan aparatur penyelenggara pemerintahan
daerah untuk mengaplikasikan nilai toleransi, nilai keadilan dan nilai
gotong royong dalam pelaksanaan tugasnya, kondisi ini merupakan
salah satu indikasi keberhasilan dalam mengimplementasikan nilai
sesanti Bhinneka Tunggal Ika dalam pelaksanaan otonomi daerah.

36Huntington dan Nelson dalam Hendra Karianga, (2011:219-221).

70