Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4
60
Pada saat penulis mengikuti rangkaian kegiatan SSLN di China
mulai tanggal 2 sampai dengan 7 September 2012 diperoleh gambaran
singkat sebagai pembanding tentang Pembinaan Teritorial yang dilakukan
oleh Tentara Pembebasan Rakyat RRC People Liberation Army (PLA)
yakni didasarkan pada budaya politik rakyat China. Semua anggota PLA
adalah anggota Partai Komunis yang berideologi sama dengan kader partai
komunis lainnya. Hal ini berarti bahwa kemanunggalan PLA RRC dengan
rakyat China yang bersatu padu dengan ideologi komunis adalah filosofi
Binter mereka. Dengan demikian sejak dahulu sudah ada ikatan batin
antara PLA RRC dengan rakyatnya yang memiliki semangat kesatuan khas
kader Partai Komunis. Oleh karena itu hingga saat ini Binter PLA RRC tidak
dilakukan secara khusus, namun telah tersirat dalam wadah kepentingan
partai yang didukung dengan PLA RRC seperti yang terlihat dengan jelas
pada kepemimpinan Dwi Tunggal antara Komando Militer dan Komisaris
Politik pada PLA RRC. Dalam pelaksanaannya komando daerah yang
dimiliki oleh PLA RRC tidak melaksanakan fungsi Binter seperti yang
dilaksanakan oleh TNI, karena komando daerah mereka lebih fokus kepada
pembagian sektor pertahanan dalam Operasi Militer Perang (OMP),
sedangkan untuk tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) mereka lebih
condong kepada keputusan Partai Politik (Komisaris Politik).
Terkait dengan implementasi pemberdayaan wilayah pertahanan
melalui pembinaan teritorial, mantan KSAD, Jenderal TNI (Purn) Agustadi
Sasongko Purnomo, pada Seminar Nasional Pemberdayaan Wilayah
Pertahanan melalui Binter, di Auditorium Widya Sabha, Universitas
Udayana, Jimbaran, Bali 26 Februari 2009, mengatakan bahwa kesamaan
pemahaman pemberdayaan wilayah pertahanan, Pembinaan Teritorial,
pertahanan negara, pembangunan nasional dan ketahanan nasional
merupakan tugas bersama segenap komponen bangsa, karena
kesemuanya itu senantiasa bersentuhan langsung dengan kepentingan
masyarakat dan kepentingan nasional. Dalam seminar yang diikuti oleh
peserta dari pejabat militer dan sipil Kabupaten dan Provinsi Bali dan
perwakilan seluruh Indonesia, Jenderal (Purn) Agustadi menegaskan
kesepakatan bersama segenap komponen bangsa sangat diperlukan
