Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5
61
dalam menciptakan harmonisasi hubungan antara instansi vertikal dan
horizontal, baik pusat maupun daerah untuk mendukung terselenggaranya
Binter dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan bagi kepentingan
pertahanan negara guna mendukung pembangunan nasional dan
meningkatkan ketahanan nasional.
Kondisi Binter yang diharapkan harus memperjelas strata
kedudukan dalam status sosial yang sejajar sehingga tidak ada lagi distorsi
Binter diantara komponen bangsa, guna terwujudnya saling pengertian dan
kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk
berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan. Dengan terwujudnya
saling pengertian dan kebersamaan diharapkan akan terealisasi dan
terciptanya aspek geografi menjadi ruang juang, demografi menjadi alat
juang dan kondisi sosial yang meliputi bidang panca gatra (idiologi,
politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam) menjadi kondisi juang yang
tangguh dalam konteks penyiapan sumber daya nasional untuk mendukung
sistem pertahanan semesta (Sishanta). Adanya kesetaraan dan kerjasama
yang solid dalam menyusun dan melaksanakan program pembinaan
teritorial antara komando kewilayahan TNI AD dengan pemerintah daerah,
LSM, tokoh-tokoh politik, agama dan masyarakat serta komponen bangsa
lainnya akan mendorong terjalinnya Komunikasi sosial dengan efektif
karena akan membentuk Networking yang menggambarkan hubungan
yang saling membutuhkan satu sama lain. Pada muaranya adalah
terwujudnya kesepahaman diantara seluruh komponen bangsa bahwa
pembinaan teritorial sebagai bagian dari urusan pertahanan merupakan
tanggung jawab bersama. Dengan demikian, konsep partnership
(kemitraan) dimana para pemegang kepentingan (stakeholders) dalam hal
pembinaan teritorial harus berdiri sama tinggi duduk sama rendah dalam
penyusunan hingga pelaksanaan program Binter dapat terealisasi.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi
umum implementasi Binter yang diharapkan, dalam tinjauan Asta Gatra
dijelaskan sebagai berikut:
