Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

44

mewaspadai fenomena kebebasan yang telah menimbulkan
kerawanan, sehingga Pancasila dapat dijadikan pedoman pada masa
transisi yang mempakan anomali dimana nilai-nilai dan tatanan lama
telah ditinggalkan, sementara nilai dan tatanan baru belum terwujud.
Dengan demikian maka pengamh gatra ideologi, dimana Pancasila
sebagai alat pemersatu bagi bangsa Indonesia, senantiasa harus
dijadikan pedoman guna keberhasilan implementasi wawasan
nusantara.

e. Gatra Politik.
Kebebasan berpolitik pada era reformasi dengan mengusung

demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selain
berdampak positif terhadap kemajuan demokrasi, juga secara disadari
atau tidak membawa dampak terhadap menurunnya kesatuan dan
persatuan bangsa. Indikasi ini dapat dilihat, salah satunya dengan
sering terjadinya konflik pada hampir setiap pemilihan umum
(Pemilukada) Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota akibat
ketidakpuasan dan ketidaksiapan menerima kekalahan. Disisi lain
pemilihan kepala daerah saat ini cenderung menonjolkan “putra
daerah" dalam pengertian yang sempit, sehingga hal tersebut
berpotensi melunturkan semangat kebangsaan yang dapat
menimbulkan disintegrasi bangsa. Implementasi nyata dari
pelaksanaan demokrasi paska reformasi adalah dengan
diberlakukannya otonomi daerah (OTDA) yang merupakan perubahan
signifikan dari sistem pemerintahan yang sentralistik kepada sistem
pemerintahan desentralisasi, sehingga rakyat dapat berpartisipasi
secara langsung dan mengatur kehidupan di daerahnya. Kenyataan
saat ini, transisi dari sentralisasi pemerintahan ke desentralisasi
tersebut masih menimbulkan konflik-konflik tidak hanya sosial dan
ekonomi namun juga politik diberbagai daerah, sampai dengan saat ini
masih terjadi adanya perebutan pengelolaan sumber daya alam antara
pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten dan bahkan antar