Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4
100
di tingkat nasional dan daerah untuk memanfaatkan peluang bonus
demografi tahun 2020 - 2030 agar menjadi window o f opportunity bukan
menjadi window o f trheat. Mengingat magnitude peluang bonus demografi
memiliki dampak sangat luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara, maka Crisis center harus dipimpin langsung oleh Presiden
di tingkat nasional, oleh Gubernur di tingkat provinsi, oleh Bupati/Walikota
di kabupaten/kota. Pada saat bersamaan, Presiden Republik Indonesia
terpilih periode 2104-2019 perlu memposisikan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) setingkat Kementerian untuk lebih
menjamin peluang bonus demografi dimanfaatkan secara optimal.
b. Mengingat selama ini KB gratis bagi keluarga kurang mampu hanya
menyangkut alat dan obat kontrasepsi tetapi tidak termasuk jasa
pelayanannya, maka sudah seharusnya Kementerian Kesehatan perlu
membuat kebijakan tentang jasa pelayanan KB gratis bagi akseptor KB
terutama dari keluarga kurang mampu yang dilayani pada fasilitas
kesehatan pemerintah. .
c. Kemendikbud beserta pemangku kepentingan terkait perlu
mengembangkan kebijakan “generasi emas” dengan lebih berorientasi
kepada peningkatan kapasitas dan kapabilitas seluruh penduduk usia
mengenyam jenjang pendidikan minimal setingkat SLTA.
d. Kemenkeu, Kemenakertrans, Kemendag, Kemendustri, BKPM,
Kadin. Apindo, serta pemangku kepentingan lainnya perlu menumbuhkan
dan mengembangkan investasi di bidang pertanian dan kelautan yang
padat karya untuk memberikan kesempatan kepada Petani dan Nelayan
dapat meningkatkan kesejahteraannya.
