Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 17
27
kerakyatan. Namun sektor pertanian yang menjadi andalan sebagian
besar rakyat tidak mendapat perhatian sepenuhnya. Demikian juga
dalam pencairan kredit terdapat ketidakmerataan untuk sektor
pertanian. Sektor pertanian hingga kini masih menjadi sumber mata
pencaharian utama sebagian besar penduduk.35 Peranan sektor
pertanian adaiah a) penyedia pangan 245 juta penduduk Indonesia,
b) Penyedia 87% bahan baku industri kecil dan menengah, c)
penyumbang 14,72% PDB, d) penghasil devisa negara US$ 43,37
M, e) menyerap 33,32% total tenaga kerja, f) sumber utama (70%)
pendapatan rumah tangga pedesaan, g) berperan dalam upaya
penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 8 juta ton (Perpres No.61
tahun 2011).36
Sampai dengan tahun 1990 sektor pertanian masih
merupakan penyumbang utama dalam membentuk produk domestik
bruto. Namun sesudah itu posisi tersebut diambil alih oleh sektor
industri pengolahan. Keputusan Indonesia untuk membuat pertanian
menjadi landasan perencanaan pembangunan negara memang
tidak sejalan dengan kebijaksanaan konvensional. Di tengah
penekanan pembangunan pertanian itu tentu saja pemerintah sadar
sepenuhnya bahwa Indonesia tidak bisa terus menerus bergantung
pada pertanian untuk menjadi negara modern. Ini menyebabkan
fokus perhatian pemerintah cenderung lebih condong kepada
pembangunan sektor industri. Hal ini dapat dibuktikan dengan
banyaknya pembangunan mall, pabrik, swalayan dan pembangunan
prasarana lainnya seperti jalan tol yang menggunakan lahan
pertanian produktif.
b. Pemanfaatan potensi sumber kekayaan alam bagi
kelangsungan hidup bangsa.
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki
Sumber Kekayaan Alam (SKA) yang sangat potensial untuk dapat
diberdayakan dan digunakan sebagai modal dasar pembangunan
nasional. Pemberdayaan SKA tersebut harus dilaksanakan dengan
tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidupnya secara
berkelanjutan. Satu hal yang harus menjadi perhatian bersama
adaiah, bahwa tujuan pemberdayaan SKA tidak boleh bertentangan
dengan tujuan Negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
35 Dumairy, 1997: “Perekonomian Indonesia”, Erlangga, Jakarta.
36 Romahurmuziy, opcit hal 24.

