Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

46

adi kuasa, kondisi ini dapat ditunjukan oleh masih terjadinya euforia reformasi
yang menjurus kearah rusaknya sistem dan tatanan sosial dinamika kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mengemukanya serangkaian konflik
komunal dan konflik sosial ditengah kehidupan masyarakat yang banyak diawali
oleh isu agama, etnisitas, masalah kesenjangan sosial dan pertikaian antara
partisan partai politik serta meningkatnya gerakan separatisme di Aceh, Papua
dan Maluku sehingga menjadi cikal bakal pemicu perpecahan (fragmentasi) yang
mengarah ke disintegrasi bangsa. Dan sisi lain munculnya aksi terorisme di
Indonesia yang banyak menelan korban jiwa telah pula menambah beban
pemerintah dalam upaya memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan
nasional, hal tersebut diperburuk dengan rapuhnya ketahanan wilayah yang belum
mampu menangkal setiap bentuk ancaman yang mungkin timbul.

Menyikapi fenomena terhadap ancaman disintegrasi bangsa yang bersumber
dari terjadinya serangkaian konflik dalam kehidupan masyarakat dan goyahnya
sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, bila tidak dapat segera teratasi dan
tertangani secara tuntas diprediksikan akan dapat merusak sistem pertahanan
negara yang pada gilirannya akan mengakibatkan terjadinya instabilitas
pertahanan dan keamanan nasional. Menghadapi situasi tersebut maka tuntutan
mendesak yang perlu segera dilakukan adalah penanganan dan penyelesaian
konflik, meniadakan serta meredam aksi separatisme dan mewujudkan ketahanan
wilayah, tugas tersebut tidak mampu bila hanya dilakukan oleh salah satu
komponen bangsa, tetapi lebih pada penanganan secara komprehensif dan
terpadu yang melibatkan seluruh Komponen Pertahanan bersama dengan
komponen bangsa lainnya. Sebagai komponen bangsa yang memiliki tugas dan
tanggung jawab melaksanakan pertahanan negara dituntut untuk mampu
mengatasi ancaman tersebut dengan mengoptimalkan Sinergitas antar Komponen
Pertahanan.