Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI

44

yang sudah disepakati di WP&B. SKK Migas kurang tegas memberikan
sangsi kepada KKKS yang tanpa sebab yang jelas tidak melaksanakan
kesepakatan tahunan tersebut. Ketidakpatuhan KKKS eksplorasi terhadap
kegiatan tahunan tersebut menyebabkan target penambahan cadangan
minyak dan gas nasional semakin sulit untuk dicapai. Berdasarkan aturan
umum dalam kontrak kerja sama KKKS diberi waktu untuk melakukan
kegiatan eksplorasi paling lama 10 tahun, dan bila hal tersebut tidak
dilakukan, Pemerintah mempunyai hak untuk meminta KKKS
mengembalikan kontrak wilayah kerja tersebut.

Dalam hal pengawasan dan pengendalian kegiatan KKKS dalam
rangkaian persetujuan usulan WP&B (pre-audit), pengawasan atas
pelaksanaan WP&B (current audit) dan Pemeriksaan hasil pelaksanaan
WP&B (post audit), apakah SKK Migas dapat melaksanakan sepenuhnya
tugas yang diberikan pemerintah. Dari sisi kualitas, SDM SKK Migas tidak
seluruhnya memiliki keahlian yang cukup di bidangnya masing-masing,
demikian juga dalam hal jumlah orang, pada posisi bidang keahlian utama
(core) tidak cukup tersedia personel untuk melakukan pengawasan secara
baik, hal tersebut diperparah dengan terbatasnya peralatan perangkat
lunak (Software) penunjang dan belum terintegrasinya sistem data base
yang dimiliki oleh SKK Migas. Dengan kondisi seperti ini SKK Migas lebih
cenderung melakukan pengawasan administrasi dibandingkan dengan
fungsi analisa.

Sebagai satu kesatuan pekerjaan di antara semua bidang, saat ini
belum tercipa sistem kerja saling mendukung di antara semua bidang.
Ego bidang masih terjadi dengan alasan utama mempunyai target kerja
bidang masing masing. Idealnya setiap bidang memberikan masukan ke
pada bidang lainnya dalam rangka menciptakan mutu pekerjaan yang
optimal.