Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

dipertanyakan oleh sebagian masyarakat Papua. Penolakan terhadap
ideologi ini seolah menjadi katalisator bagi penyebaran ide-ide yang
mengarah pada disintegrasi bangsa.

e. Gatra Politik

Perkembangan politik di tanah air yang terus bergerak dinamis
berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan negara, termasuk
kebijakan Pemerintah terhadap daerah tertinggal yang di dalamnya
mencakup wilayah Papua. Pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi
daerah memberikan kewenangan yang besar kepada kabupaten/kota
dalam mengelola daerahnya masing-masing termasuk wilayah Papua
dengan menggunakan Otonomi Khusus. Pemerintah pusat lewat
Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal menggulirkan program-
program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tertinggal
termasuk di wilayah Papua. Tetapi sampai saat ini upaya-upaya
tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mempercepat
pembangunan di wilayah Papua. Kebijakan Pemerintah terhadap
pembangunan wilayah Papua yang masih belum menunjukkan
keadilan dan pemerataan memiliki pengaruh terhadap kondisi
keamanan sehingga menghambat percepatan pembangunan di
wilayah Papua.

Pemekaran wilayah-wilayah kabupaten di Papua yang
dimaksudkan sebagai distribusi kekuasaan dan politik belum disertai
penyiapan sumber daya manusia yang memadai dan banyak
menimbulkan masalah. Pemekaran wilayah yang terburu-buru dan
kurang mempertimbangkan aspek kesiapan dan potensi wilayah hanya
akan menjadi ajang konflik perebutan jabatan dan kekuasaan politik
yang berujung terganggunya keseimbangan kehidupan masyarakat
setempat yang terseret dalam arus konflik politik kekuasaan.

f. Gatra Ekonomi

Wilayah Papua secara ekonomi memiliki beberapa permasalahan
di bidang ekonomi sehingga tingkat kesejahteraan masyarakatnya
relatif rendah dan tertinggal dari daerah lainnya di Indonesia, pada
umumnya akibat adanya keterbatasan antara lain keterbatasan akses

72