Page 9 - Perpustakaan Lemhannas RI

f. Tersedianya sarana fasilitas labuh untuk kapal-kapal, minimal
ukuran kecil untuk memudahkan lalu lintas kebutuhan bahan pokok ke
pulau-pulau tersebut.

Kualitas sumber daya manusia di pulau-pulau kecil terluar umumnya masih
rendah, diharapkan ada upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
melalui pendidikan, baik formal maupun non formal. Pembangunan sarana dan
prasarana fasilitas pendidikan berupa sekolah dan peningkatan jumlah tenaga
pendidik/guru di pulau-pulau terluar perlu menjadi prioritas utama Pendidikan non
formal diberikan melalui pelatihan-pelatihan untuk memberikan bekal keterampilan
yang dapat digunakan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat guna
mendapatkan mata pencaharian yang lebih baik, misalnya pelatihan pembuatan
keramba kerapu, perbaikan mesin kapal tradisional, budidaya rumput laut
ataupun petani tambak. Diharapkan masyarakat dapat beraktifitas sesuai bidang
masing-masing, saling berinteraksi dalam usaha mencukupi kebutuhan hidupnya
sehari-hari tanpa saling menyaingi yang akhirnya tercipta perasaan aman Dengan
meningkatnya kesejahteraan yang dilandasi kemampuan pribadi maka akan
terwujud kemandirian kehidupan masyarakat.

Kebijakan pemberlakuan otonomi daerah diantaranya dimaksudkan untuk
memberdayakan masyarakat di daerah termasuk pengendalian penduduk
khususnya di pulau-pulau terluar disesuaikan dengan keahlian dari penduduk
tersebut. Keengganan pemerintah daerah menerima adanya transmigrasi yang
berasal dari provinsi lain dan keengganan penduduk berdiam di pulau-pulau kecil
terluar akan menghambat proses pemberdayaan. Pemerataan jumlah penduduk
melalui program transmigrasi, sebenamya bukan hanya soal perpindahan
penduduk, hal ini merupakan cara efektif memperkuat proses integrasi bangsa
Penyebaran penduduk yang tidak merata dapat menimbulkan adanya ledakan
penduduk, yang memicu permasalahan sosial, antara lain : persoalan kemiskinan,
pengangguran yang tinggi, mahalnya layanan kesehatan, persoalan pendidikan
dan tindak kejahatan.

Dibutuhkan ketegasan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam
pengendalian penduduk disertai dengan tersedianya barbagai fasilitas yang dapat