Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

29

tajam ; c). makin pendeknya waktu untuk melahirkan dan merawat anak
memungkinkan partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat dengan
sangat mengesankan; d). meningkatnya partisipasi sekolah dasar dari 41
persen pada tahun 1968 menjadi 94 persen pada tahun 1996, sedangkan
partisipasi sekolah tingkat SMP meningkat dari 62 persen tahun 1993
menjadi 80 persen tahun 2002; e). meningkatnya rata-rata pendapatan per
kapita dari US $ 57 pada tahun 1967 menjadi US $ 1154 pada tahun 1996 ;
f). tercapainya swasembada pangan karena peningkatan produksi pangan
sejalan dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk ; g) pengurangan
tekanan penduduk pada lingkungan sehingga mengurangi konversi lahan-
lahan produktif dan kawasan buffer zone menjadi daerah pemukiman,
industri dan perdagangan

Sejarah ini terukir berkat kuatnya komitmen segenap pimpinan
Negara dan pemerintahan, kokohnya partisipasi seluruh unsur masyarakat
dan gencamya pelembagaan nilai Norma Keluarga Kecil Bahagia dan
Sejahtera (NKKBS). Semangat gotong royong diyakini menjadi fondasi
sosial yang menyatukan keterlibatan berbagai pihak termasuk sektor
swasta dalam program KB. Tentu semua keberhasilan tersebut disebabkan
oleh adanya kelembagaan yang utuh dan kokoh dari pusat.'sampai ke
tingkat daerah bahkan sampai tingkat desa, dengan SDM berkualitas,
cukup jumlahnya dan didukung dengan sarana dan prasarana yang
lengkap. Namun sejak reformasi, desentralisasi dan otonomi daerah
keadaan tersebut jauh berubah. Kelembagaan KB yang utuh menjadi
hilang, ada yang digabung dengan berbagai sektor yang lain, ada yang
diturunkan statusnya malahan ada yang tidak dimunculkan sama sekali
dalam nama SKPD dikabupaten/kota. Ketiadaan lembaga tersebut
berimplikasi pada mengendomya prioritas program dan ini mengakibatkan
kecukupan dan kemampuan sumber daya manusia untuk mengelola
program KB menjadi berkurang dan alokasi pendanaan program dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurun drastis. Jika
ketiga prasyarat utama untuk keberhasilan ini tidak tersedia, yaitu
kelembagaan yang utuh, SDM yang cukup dan profesional serta alokasi
dana yang memadai, maka akan sulit bagi Pemerintah untuk memastikan