Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

32

(Triputro,R.Widodo,2005) : (a) Birokrasi cenderung mempertahankan kebiasaan yang
sudah mapan.sehingga sangat sulit menerapkan perubahan; (b) Birokrasi sulit
menerima konsep konsep pembaharuan atau pelajaran, apalagi pelajaran itu datangnya
dari pihak lain; (c) Birokrasi pandai meniru-nirukan konsep konsep perubahan
(reinventing government,wirausaha birokrasi, clean government & good governance,dll;
(d) Asik dengan kesibukan sendiri termasuk menyibukkan diri dengan mengidentifikasi
konsep perubahan/reformasi.tetapi tidak ada hasil yang signifikan

Menanggapi lemahnya kinerja birokrasi dan dalam rangka mewujudkan good
governance, setumpuk resep, pendekatan, strategi, model / paradigma reformasi telah
diberikan oleh banyak pakar.Mulai dari penerapan merit sistem dalam rekrutmen
aparatur, perbaikan system-struktur atau penataan kelembagaan, aturan
organisasi.pedoman kerja,penerapan asas keadilan dan ketegasan dalam hal reward
and punishment sampai kepada perubahan mind set aparatur dan cultural set -nya.

Bahkan.saat ini sedang digodok.rancangan undang undang yang juga dalam
rangka mewujudkan good governance,yaitu RUU tentang Administrasi Pemerintahan
dan RUU Etika Penyelenggaraan Negara.Diharapkan rancangan UU yang sarat
dengan semangat reformasi ini bisa dibahas di DPR Rl tahun ini. Uji Materi RUU
tersebut pada tanggal 20 September 2007,yang merupakan kegiatan ke 4,kegiatan
mana sebelumnya telah dilakukan berturut turut mulai tanggal 14 dan 28 Mei 2007 di
Jakarta khusus untuk pejabat pemerintahan tingkat pusat dan pada tanggal 18
September 2007 di Surabaya untuk pejabat pemerintah propinsi Jawa Timur,Peradilan
TUN, kejaksaan, kepolisian, LSM dan Perguruan Tinggi.Sedangkan untuk RUU Etika
penyelenggaraan Negara telah diadakan lokakarya pada 7 daerah provinsi yang
mewakili wilayah Timur,Tengah dan Barat Indonesia (Sambutan Menpan,2007).
Akankah payung hukum ini mampu mengemban misi reformasi?ataukah akan bernasib
sama seperti UU sejenis yang telah ada?!

Harapan kita semua.good governance segera terwujud di negeri tercinta ini
sehingga masyarakat Indonesia menuai kesejahteraan lahir dan bathin seperti harapan
para founding father kita. Maka disini, peran para penyelenggara pemerintahan Negara