Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 3

33

dan kaum birokrat kita merupakan ujung tombak keberhasilannya dan kita semua
rakyat Indonesia harus berperan aktif menopangnya.

13. Implikasi Pelayanan Birokrasi Kepada Masyarakat terhadap Pencegahan
Terorisme dan Ketahanan Nasional

         Berdasarkan kondisi birokrasi dalam pelayanan saat ini maka impilikasi yang
dapat dirasakan meliputi implikasi terhadap pencegahan terorisme dan implikasi
terhadap ketahanan nasional sebagai berikut:

        a. Implikasi Terhadap Pencegahan Terorisme
                  Terorisme adalah persoalan yang bersifat komplek, karena di dalamnya

        terdapat beberapa persoalan yang antara lain adalah persoalan kemiskinan. Hal
        tersebut terlihat jelas dari keterlibatan sejumlah orang yang oleh kepolisian telah
        dicap terlibat dalam jaringan terorisme. Bahkan, tidak jarang mereka dijadikan
        sebagai pelaku bom bunuh diri oleh tokoh-tokoh terorisme. Pada umumnya
        kemiskinan hanya berlaku bagi para pengikut terorisme atau pelaku aksi biadab
        seperti bom bunuh diri. Mereka itu biasanya berasal dari keluarga miskin.
        Sehingga persoalan kemiskinan yang merupakan salah satu kondisi pendukung
        munculnya terorisme. Dibutuhkan resep berupa program konkret untuk
        menyelesaikan persoalan kemiskinan, agar mereka yang rela menjadi teroris
        karena dililit kemiskinan bisa diselamatkan kembali.

                  Saat ini tantangan utama negara-bangsa di seluruh dunia bukan lagi isu
        perang dingin. Melainkan meningkatnya kompleksitas kemiskinan, konflik etnis,
        penguatan demokrasi dengan segala resikonya, serta globalisasi ekonomi
        termasuk perubahan peran dan interaksi antara negara, pasar, dan masyarakat
        madani. Selain itu, aspirasi dan tuntutan masyarakat juga semakin meningkat
        akibat semakin terbukanya informasi dan meningkatnya kesadaran hak-hak
        warga negara. Perubahan global ini telah mengubah lingkungan dimana
        pemerintahan beroperasi, menantang peran tradisional negara, dan
        memperkenalkan aktor-aktor baru pada proses pembangunan dan
         kepemerintahan (governance). Transformasi global ini juga menuntut reformulasi
   1   2   3   4   5   6   7   8