Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

58

Kelompok yang berkembang saat ini berorientasi kepada
agama, faham liberal atau faham sosialis/komunis. Dengan kegiatan
antara lain ada upaya kelompok agama ingin memasukkan syariat
Islam secara konstitusional. Kelompok faham sosialis/komunis
melalui kelompok radikal berbasis sosial/komunis selalu berupaya
untuk mencabut Ketetapan MPRS No.XXV/MPRS/1966 sehingga
ajaran komunis dapat hidup kembali di wilayah Republik
Indonesia.53

e. Aspek Politik
Permasalahan pelaksanaan Otonomi Daerah dan pemekaran

wilayah di beberapa daerah di Indonesia terkesan dipaksakan.
Pemaksaan keinginan ini merupakan salah satu wujud distorsi
perpolitikan di Indonesia yang pada gilirannya berkembang issue
timbulnya ancaman disintegrasi bangsa. Proses demokrasi yang
tidak didukung oleh budaya partisipasi politik akan menimbulkan
sikap arogansi, ingin kebebasan yang tanpa batas dan bermuara
pada disintegrasi. Kondisi demikian merupakan suasana nyaman
tumbuhnya aksi teror pemaksaan kehendak.

Sistem multi partai yang berlaku memberikan peluang
terakomodirnya aspirasi politik masyarakat yang beragam
sehingga berdampak terhadap rendahnya kualitas parlemen yang
dapat melemahkan supra struktur. Keberadaan ormas sebagai
organisasi underbow partai akan dimanfaatkan melalui kegiatan
politik praktis, sementara ormas yang berorientasi finansial
cenderung lebih aktif melakukan pendekatan kepada kekuasaan
guna memperoleh keuntungan kelompok atau pribadi. Keberadaan
LSM sangat diperlukan sebagai lembaga kontrol pemerintahan dan
membantu pemerintah dalam melaksanakan program-programnya,
namun saat ini banyak LSM cenderung mendiskreditkan
pemerintah. Kondisi ini akan terus berlanjut bila peraturan

53Tri Putranto, Konsepsi Pencegahan dan Penaggulangan Terorisme di Indonesia dalam
Ranggka Menjaga Keutuhan NKRI, diunduh dan http://buletinlitbang.dephan.go.id/
index.asp?vnomor=19&mnorutisi=7, bulan Juli 2011.