Page 16 - Perpustakaan Lemhannas RI

investasi harus melalui mekanisme PMN (Penyertaan Modal Negara)
yang memerlukan proses dan waktu yang relatif lama dibandingkan
dengan ketersediaan momentum investasi. Potensi aspek ekonomi
terlihat diats belum dapat menjadi kontribusi BUMN untuk
kesejahteraan rakyat.

g. Aspek Sosial Budaya. Akhir-akhir ini masyarakat cenderung
dihebohkan oleh praktek suap yang dilakukan para tokoh dan
pimpinan baik di lingkungan Kementerian, Pemerintahan, DPR
maupun Pengadilan dan masyarakat umum. Perilaku pelanggaran
hukum, korupsi mengindikasikan lemahnya moral dan etika aparat
pemerintahan dan masyarakat. Pelanggaran hukum walaupun sudah
mengetahui akan mendapatkan sanksi hukum, namun budaya
korupsi yang diancam penjara justru tidak menghasilkan efek jera
bagi yang lainnya, kondisi mental tersebut menunjukkan
ketidaktaatan terhadap konsep good government, penyelenggaraan
kepemimpinan yang baik bersih dan bertanggung jawab. Azas
pembuktian terbalik dimana tersangka pelaku korupsi harus bisa
membuktikan seluruh harta yang diperolehnya adalah sah, akan
dapat membuat efek jera dan memudahkan keputusan dan
tegaknya hukum.

h. Aspek Pertahanan dan Keamanan. Masalah pertahanan dan
keamanan di wilayah Indonesia, terutama daerah yang berbatasan
dengan negara tetangga yang rentan terhadap penyelundupan,
illegal fishing, illegal logging, pelintas batas, dapat memunculkan
konflik antar negara, dan gangguan keamanan. Di samping itu dalam
aspek keamanan dan kertertiban masyarakat bilamana terjadi unjuk
rasa cenderung anarkis, main hakim sendiri mengabaikan kaidah
hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Emosi
massa apalagi yang kurang sejahtera tidak terkendali yang mudah
dihasut oleh provokator cenderung berbuat anarkis mudah

54