Page 2 - Perpustakaan Lemhannas RI

43

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan
sinergitas antar lembaga pemerintah belum diterapkan dan
dimanfaatkan secara optimal. Dengan semakin berkembangnya
inisiatif data dan informasi digital di berbagai institusi (electronic
government), semakin dirasa kebutuhan interoperability antar data dan
informasi digital ini. Interoperability ini tidak hanya dalam lingkup data
dan informasi digital, tetapi juga dalam lingkup yang lebih luas.
Penelitian saat ini, interoperability dalam sebuah arsitektur data dan
informasi digital menghasilkan tantangan untuk membuat kerang
kakerja (framework) umum untuk akses data dan informasi serta
integrasi diantara domain-domain yang beranekaragam itu. Hasil akhir
yang diharapkan dari usaha ini adalah memungkinkan komunitas yang
berbeda-beda, yang memiliki tipe data dan informasi serta teknologi
yang berbeda, untuk mencapai tingkat yang sama untuk berbagi data
dan informasi. Dalam konteks ini, interoperability didefmisikan sebagai
kemampuan dari komponen atau layanan data dan informasi digital
untuk saling bertukar baik secara fungsional maupun logikal, melalui
sekumpulan antarmuka (interface) yang "well-defined” dan dikenal
secara umum. Sistem yang terkait menjamin ketepatan dan efesiensi
antara pengguna dalam hal ini masing-masing sektor belum
terintegrasi kedalam suatu sistem teknologi informasi dan komunikasi
pada sismennas. Sebagian besar lembaga-lembaga pemerintah dalam
mengoperasikan pemanfaatan teknologi informasi masih untuk
kepentingan masing-maing sektor dengan pemakaian koneksi jaringan
dilakukan oleh masing-masing sektor sehingga memmbulkan biaya
operasional yang besar. Pelayanan yang diberikan melalui situs
pemerintah tersebut, belum ditunjang oleh sistem manajemen dan
proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan
keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi
komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja
p e m erintah.