Page 4 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 4
4
masyarakat/swasta di Daerah, dan meningkatkan fondasi pertumbuhan
perekonomian daerah.
Permasalahan yang akan dibahas ditinjau dari sudut pandang
instrumental input dengan paradigma nasional sebagai bahasan inti, serta
landasan teori dan tinjauan pustaka mengenai pemerataan pertumbuhan
perekonomian daerah, harmonisasi hubungan pemerintah dan pemerintah
daerah, serta keutuhan NKRI. Paradigma nasional. Meliputi Pancasila, UUD
1945, Wasantara, dan Ketahanan Nasional yang dihubungkan dengan
pemerataan pertumbuhan perekonomian daerah, harmonisasi hubungan
pemerintah dan pemerintah daerah, serta keutuhan NKRI. Peraturan dan
perundangan terkait mengenai pemerataan pertumbuhan perekonomian
daerah, harmonisasi hubungan pemerintah dan pemerintah daerah, serta
keutuhan NKRI.
Berbagai teori yang digunakan untuk mendukung analisis dan
pembahasan mengenai pemerataan pertumbuhan perekonomian daerah,
harmonisasi hubungan pemerintah dan pemerintah daerah, serta keutuhan
NKRI. Tinjauan pustaka. Uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian
terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penulisan yang akan
dilakukan yaitu mengenai pemerataan pertumbuhan perekonomian daerah,
harmonisasi hubungan pemerintah dan pemerintah daerah, serta keutuhan
NKRI.
Pertumbuhan perekonomian daerah saat ini masih relatif belum
merata, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu pertumbuhan
Perekonomian Kurang disertai dengan Keseimbangan Antara Sumber
Pertumbuhan Dengan Investasi dan Ekspor, kurang menciptakan iklim
investasi yang merupakan salah satu penggerak kegiatan perekonomian
daerah, kurangnya penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi
pengangguran dan kemiskinan, kurang meratanya kuantitas dan kualitas
infrastruktur di Daerah, rendahnya daya saing ekspor di daerah, partisipasi
masyarakat/swasta di Daerah dinilai kurang, dan fondasi pertumbuhan
perekonomian daerah kurang kuat.
Untuk memasuki permasalahan yang akan dibahas yaitu pemerataan
pertumbuhan perekonomian daerah yang membawa implikasi pada
