Page 18 - Perpustakaan Lemhannas RI

2

Oleh karena itu, ketahanan nasional dengan segala aspek yang ada di
dalamnya harus ada di indonesia dan harus menjadi perhatian seluruh
masyarakat Indonesia baik itu aparatur maupun masyarakatnya. Perlunya
aparatur pemerintah daerah yang kuat sehingga keberadaan aparatur
pemerintah daerah diharapkan akan mampu memainkan peranannya sebagai
pemikir, perencana, pelaksanan sekaligus pengawas jalannya kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.1 Hal ini mengingat
bahwa pada hakekatnya ketahanan nasional adalah kondisi dinamis
kehidupan bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan.
Kondisi tersebut menunjukkan seberapa jauh bangsa Indonesia dengan
menyelenggarakan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-
cita dan tujuan nasional. Dilain pihak, kondisi tersebut juga dapat
menunjukkan seberapa jauh bangsa Indonesia akan mampu menghadapi
segala macam tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG) dalam
rangka perjalanannya untuk mencapai tujuan nasionalnya. Hal ini penting,
tidak saja agar pelaksanaan pembangunan berjalan lancar tetapi juga
bagaimana memperkokoh kondisi dan memantapkan konsepsi ketahanan
nasional dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun, pemahaman konsepsi ketahanan nasional kurang dimiliki oleh
aparatur pemerintah khususnya yang ada di daerah-daerah. Hal ini
ditunjukkan dari daerah yang masih hidup dengan kemiskinan dan
kekurangan pangan. Sementara pangan merupakan kebutuhan pokok hidup
manusia yang harus dapat disediakan setiap harinya. Lebih jauh lagi patut
pula diyakini kemandirian pangan dapat mempengaruhi ketahanan nasional.
Upaya membangun kemandirian pangan tidak dapat ditunda karena
tantangan ke depan semakin menguat. Kegagalan dalam memperkuat
kemandirian pangan ini dikhawatirkan dapat mengganggu ketahanan nasional
secara keseluruhan. Keterlambatan apalagi kegagalan dalam mewujudkan
kemandirian pangan hams dibayar mahal baik dalam bentuk economic cost
maupun social cost. Kita juga perlu memperhatikan dengan cermat potensi
ancaman yang dapat ditimbulkan oleh semakin tingginya ketergantungan atas

1 Sarunjung 2012, Birokrasi dalam otonomi daerah, Upaya mengatasi kegagalan, hal 59