Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

MEMANTAPKAN KEPEMIMPINAN NASIONAL DI DAERAH
GUNA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DALAM
RANGKA KEMANDIRIAN BANGSA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum.
Sejak dimulainya era desentralisasi atau dikenal pula sebagai otonomi

daerah, maka terjadi perubahan yang fundamental dalam tata kelola
penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah telah menyebabkan
terjadinya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk di antaranya pembangunan di sektor
pangan. Kepemimpinan Nasional di daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran yang signifikan dalam
merumuskan kebijakan, mengambil keputusan dan menggerakkan pembangunan di
daerahnya masing-masing.

Kepemimpinan secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk
mempengaruhi seseorang dengan sarana komunikasi untuk mencapai tujuan yang
diinginkan. Sementara dalam perspektif yang lebih luas, Kepemimpinan Nasional
dapat didefinisikan sebagai kelompok pemimpin bangsa pada segenap strata
kehidupan nasional di dalam setiap gatra (Astagatra) pada bidang/sektor profesi
baik di supra struktur, infra struktur dan sub struktur, formal dan informal, yang
memilki kemampuan dan kewenangan untuk mengarahkan/mengerahkan
kehidupan nasional (bangsa dan negara) dalam rangka pencapaian tujuan nasional
berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, serta memperhatikan dan
memahami perkembangan lingkungan strategis guna mengantisipasi berbagai
kendala dalam memanfaatkan peluang.1

Berdasarkan definisi di atas, maka Kepemimpinan Nasional di daerah
idealnya harus dapat memprediksi, mengantisipasi, serta mengambil langkah-
langkah kongkrit dan strategis guna mewujudkan ketahanan pangan di daerahnya.

1 Pokja Kepemimpinan, 2011, “Modul 1 Kepemimpinan Nasional", (Jakarta : Lemhannas RI),
him.11.