Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 17

3

peran kedua lembaga ini sangat diperlukan dalam mewujudkan tata kelola yang
efektif dan sinergitas dalam mendukung ketahanan pangan.

         Persoalan Kepemimpinan Nasional di daerah akhir-akhir ini juga dapat
dicermati dari banyaknya kepala daerah dan anggota DPRD yang terjerat kasus
hukum, karena yang dikedepankan justru pragmatisme politik dan lebih berorientasi
kekuasaan. Kebutuhan pokok rakyat khususnya di sektor pangan seringkali tidak
dijadikan sebagai agenda prioritas, sehingga sebanyak 183 Kabupaten/Kota dari 33
Provinsi di Indonesia masih berstatus sebagai daerah tertinggal.3 Ketertinggalan ini
berimplikasi terhadap sulitnya memenuhi kebutuhan pangan nasional secara
mandiri, karena banyak daerah yang masih menghadapi kerawanan pangan dan
harus disuplai melalui impor produk pangan.

         Belum tercapainya ketahanan pangan secara nasional yang salah satunya
disebabkan oleh faktor kepemimpinan nasional di daerah, menggambarkan bahwa
masih terdapat sejumlah persoalan terkait dengan figur kepemimpinan di daerah.
Beberapa hal tersebut diantaranya adalah rendahnya kualitas SDM kepemimpinan
nasional di daerah; kurang efektifnya rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan
nasional di daerah; rendahnya integritas moral dan etika kepemimpinan nasional di
daerah dan belum optimalnya peran pemimpin nasional di daerah dalam
membangun sinergitas lintas sektoral.

         Oleh karena itu, merujuk pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan
diajukan adalah : Bagaimana memantapkan Kepemimpinan Nasional di daerah
guna mendukung ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa ?.

2. Maksud dan Tujuan.
         a. Maksud. Penulisan Kertas Karya Perorangan (Taskap) ini
         dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang konsepsi pemecahan
         masalah mengenai kebijakan, strategi dan upaya dalam memantapkan
         Kepemimpinan Nasional di daerah guna mendukung ketahanan pangan
         dalam rangka membangun kemandirian bangsa.

3 lr. H. Ahmad Helmy Faishal Zaini, 2010, “183 Kabupaten Termasuk Daerah
Tertinggal di Indonesia", http://www.antaranews.com/berita/1277542985/183-kabupaten-termasuk-
daerah-tertinggal-di-indonesia.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20