Page 5 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 5
99
29. Saran
Beberapa saran yang dapat dikemukakan untuk meningkatkan
implementasi wawasan nusantara terhadap pengelolaan kawasan
konservasi perairan guna membangun kesadaran politik masyarakat pesisir
dalam rangka ketahanan nasional, antara lain sebagai berikut:
a. Pemimpin bangsa segera menetapkan kebijakan yang
berorientasi kelautan sejalan dengan konsep kebangsaan,
mengingat sebuah konsepsi geopolitik yang khas di Indonesia,
yang lahir dari falsafah dan ideologi Pancasila serta kondisi,
posisi dan potensi wilayah Indonesia yang spesifik berwujud
kepulauan dan terletak di jalan silang dunia yang sangat vital.
Dengan demikian, pembangunan yang lebih berorientasi ke
daratan jelas tidak sejalan dengan konsep negara kebangsaan
(Pancasila) dalam Wawasan Nusantara.
b. DPR, Pemerintah, dan Masyarakat beserta seluruh komponen
bangsa perlu menyadari, memahami dan menerapkan wawasan
nusantara dalam membangun kesadaran politik masyarakat
pesisir terhadap upaya pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam
serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar mampu
mewujudkan pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan
sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam satu
kesatuan Ideologi Pancasila dan konstitusional UUD 1945 guna
mendorong pencapaian tujuan nasional dalam rangka ketahanan
nasional.
c. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai otoritas
pengelolaan (management authority) sumberdaya ikan agar
secara konsisten mengawal harmonisasi kebijakan di bidang
pengelolaan perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan berupaya
mendorong perencanaan pembangunan nasional lebih memihak
pada sumberdaya kelautan dan perikanan yang teramat
berlimpah, termasuk kewenangan penuh terhadap segala urusan
konservasi kawasan di wilayah perairan dan konservasi jenis
