Page 17 - Perpustakaan Lemhannas RI
P. 17

3

bagaimana aturan yang berlaku dan spesifikasi teknis baku misalnya
pembangunan irigasi, jalan, kelistrikan dan kesehatan.

          Penegakan hukum memegang peranan penting pada Pengelolaan
Wilayah dan Kekuatan Pendukungnya karena berkaitan langsung dengan
kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencakup bagaimana
mengelola aspek-aspek wilayah/geografi, demografi, sumber kekayaan
alam serta kondisi sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial
budaya dan pertahanan keamanan. Kesemuanya itu dalam
pengelolaannya haruslah didasarkan kepada tertib hukum sesuai undang-
undang yang berlaku, namun dalam prakteknya masih banyak terjadi
pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat maupun
aparat penegak hukum fungsional seperti Jaksa, Hakim maupun Kepolisian
yang mengakibatkan pengelolaan wilayah dan kekuatan pendukungnya
belum dapat terlaksana dengan baik dan tidak sesuai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan.

         Selain persoalan-persoalan diatas yang mempengaruhi Pengelolaan
Wilayah dan Kekuatan pendukungnya, masih ada hal lain yang perlu
mendapat perhatian yaitu Konservasi Lingkungan. Sebagian besar
kawasan konservasi lingkungan di Indonesia tengah mengalami desakan
kuat menuju kerusakan karena ulah masyarakat yang tidak bertanggung
jawab dalam pengelolaan sumber kekayaan alam, sebagai akibat dari
industrialisasi pengelolaan sumber kekayaan alam tanpa memperhatikan
cadangan masa depan maupun keseimbangan kelestarian lingkungan.

         Pembangunan wilayah merupakan landasan penting bagi
peningkatan daya saing yang ditandai dengan peningkatan produktivitas
dan efisiensi industri, kualitas hidup masyarakat, iklim investasi dan
kapasitas untuk berkompetisi. Kenaikan daya saing daerah secara
agregat (satu kesatuan) akan meningkatkan daya saing nasional. Hal ini
pada gilirannya mengangkat geopolitik nasional dalam pergaulan
internasional serta bersifat adaptif dan kohesif dengan cara melakukan
pembelajaran (continous learning) untuk merubah sikap mental
masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, selain itu harus bermakna
   12   13   14   15   16   17   18   19   20