Page 11 - Perpustakaan Lemhannas RI

37

daya dukung ekologi setiap daerah17 mengingat sejak
diberlakukannya desentralisasi, orientasi pembangunan yang ada di
Indonesia lebih bersifat “lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi”
(Growth Oriented) dimana setiap daerah berupaya meningkatkan
pendapatan asli daerahnya melalui ekstraksi dan ekploitasi sumber
daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang
ditimbulkan18 sehingga berpotensi mengancam pelaksanaan prinsip
pembangunan berkelanjutan. Oleh karenanya kegiatan MP3EI juga
harus mengakomodasikan regulasi dan kebijakan pada sektor
lingkungan disamping untuk mengantisipasi permasalahan dalam
kegiatan MP3EI yang telah terjadi di daerah berkaitan dengan
regulasi dan perizinan lingkungan19. Hal lain yang tidak kalah penting
dalam pelaksanaan kegiatan MP3EI adalah mewujudkan supremasi
hukum melalui upaya penegakan hukum secara konsisten termasuk
di dalamnya penegakan hukum lingkungan akan memberikan
landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik dibidang
ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan20.

Beberapa indikator belum maksimalnya dukungan peraturan
perundangan beserta aturan turunannya dalam upaya pembangunan
berkelanjutan dalam dokumen MP3EI21 adalah: (i) Belum adanya
arah/rencana jaminan pelaksanaan program sampai tahun 2025
melalui Undang-Undang tentang MP3EI maupun aturan turunannya
seperti PP, Permen, Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk
mendukung pelaksanaan MP3EI menuju pembangunan

17Arianto, M. 2012, MP3EI Intervensi Lingkungan untuk Menekan Risiko http://222.124.179.75/
katimuri/news/mp3ei-intervensi-lingkungan-untuk-menekan-risiko
18Adrianto,0 2 0 0 4 , Reformasi Pemikiran Ekonomi: Perlunya Reintegrasi Ilmu Alam dengan Ilmu
Ekomomi, http://io.ppijepang.org/ v2/index.php?option=com_k2&view=item&id=24:reformasi-
pemikiran-ekonomi-perlunya-re-integrasi-ilmu-alam-dengan-ilmu-ekonomi
19Tim Kerja KP3EI Provinsi Jawa Barat, 2012, Laporan kemajuan Pelaksanaan Kegiatan MP3EI di
Provinsi Jawa Barat.
20 Murdianto, H. 2009, Instrumen-Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan, Kompas 19 Juni 2009
http://umum.kompasiana.com/2009/06/19/instrumen-instrumen-penegakan-hukum-lingkungan-
terhadap-pelanggaran-hukum-lingkungan-hidup/
21 Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011, Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).