Page 15 - Perpustakaan Lemhannas RI

3

Padahal sudah ada Undang-Undang Ri Nomor 28 Tahun
1999, tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, tetapi pada kenyataannya
menunjukkan bahwa kasus korupsi juga terns bergulir semakin
meningkat. Bahkan banyak melibatkan para pejabat atau pemimpin-
pemimpin bangsa atau pemimpin tingkat nasional dari mulai menteri
atau mantan menteri, gubernur atau mantan gubernur,
bupati/walikota atau mantan bupati/walikota. Hal ini menunjukkan
bahwa ada sebagian pejabat Negara atau pemimpin formal dengan
kata lain pemimpin bangsa pada semua tingkat dari pusat sampai
daerah yang diharapkan menjadi panutan/tauladan bag! masyarakat
luas mengenai tertib hukum dan tertib sosial, temyata justru mereka
yang harus duduk dikursi pesakitan dengan tuntutan tindak pidana
korupsi. Adanya pemimpin yang diturunkan dari jabatannya karena
meiakukan kekerasan, pelecehan seksual yang membuat
masyarakat sangat geram terhadap kepemimpinan yang sewenang-
wenang. Ada juga pemuka atau tokoh agama yang membuat
pemyataan-pernyataan yang menyakitkan hati agama lain sehingga
blsa menimbulkan keresahan masyarakat.

Banyak kasus dalam peradilan apabila itu menyangkut orang
besar alias pemimpin atau tokoh yang terkemuka maka hukum
seolah-olah tumpul, banyak terjadi ketidakadilan dan tebang pilih.
Hal sepert ini sangat menyakitkan masyarakat kecil. Dalam sidang-
sidang Dewan perwakilan rakyat sering dipertontonkan adanya sikap
yang ngotot mementingkan diri sendiri atau kelompok partai dari
pada kepentingan umum, yang seharusnya ditonjolkan sikap rela
berkorban demi kepentingan rakyat. Banyak sekali para pemimpin,
para tokoh masyarakat apabila meiakukan kesalahan malah
seringkali berkelit, lempar tanggung jawab dan mencari kambing
hitam seharusnya berani bertanggung jawab, bahkan kadang kita
dengar adanya pemimpin, tokoh adat, tokoh masyarakat yang sering
membuat kelompok-kelompok berdasar kedaerahan, etnis dan
periakuan diskriminasi, hai ini tidak menunjukkan adanya sikap