Page 3 - Perpustakaan Lemhannas RI

19

penting ini dikelola melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi.6

Perbaikan kesejahteraan dimaksud, diantaranya tercermin pada
peningkatan pendapatan melalui program pembangunan
penanggulangan kemiskinan. Dimana program tersebut harus bersifat
inklusif dan berkeadilan. Sehingga ruang untuk peran serta dan
partisipasi masyarakat (stakeholder) secara luas dapat terwujud dan
mendapatkan fasilitasi yang semestinya dari Pemerintah.

9. Landasan Teori

a. Teori Birokrasi7

Teori ini dikemukakan oleh Max Weber dalam bukunya The
Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, dimana dalam teorinya
Weber berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan organisasi
diperlukan seperangkat aturan, prosedur, dan kejelasan peran
masing-masing pihak. Karakteristik birokrasi menurut Weber adalah
terdapatnya pembagian kerja yang jelas, adanya hirarki wewenang
yang dirumuskan dengan baik, tersusunnya program yang rasional,
dan adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan tercatat untuk
menjaga keberlangsungan program. Di samping itu birokrasi juga
harus memiliki aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban para
pihak serta menghilangkan hubungan antar pribadi yang bersifat
personal dalam birokrasi. Teori ini sejalan dengan penulisan TASKAP,
dimana dalam mengoptimalkan financial inclusion, akan banyak
melibatkan pemerintah (birokrasi).

6 Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Evaluasi Satu Tahun Pelaksanaan RPJMN
2010-2014, Jakarta, 2011.

7 Sukanto Reksohadiprojo, T. Hani Handoko, Teori dan Perilaku: Organisasi
Perusahaan, Edisi Dua, BPFE Yogyakarta, 1986.

fahmiakbar idrias - ppra xfct
optimaItsasi financial inclusion guns percapatanpemkonomian masyarakat dalam rangka ketahanan nasional